1=14.382/ 2=13.024/ 3=23.607/ 4=69.930/ 5=18.096/ 6=32.394/ 7=21.414/ 8=8.693/ 9=21.369/ 10=12.327/ 14=2.996/ 15=2.281 suara
obat pelangsing badan » obat kuat herbal » obat pembesar penis » vimax » vimax asli » obat pembesar penis » obat pembesar penis » obat pembesar penis » obat pembesar penis » alat pembesar penis » alat bantu sex pria » obat perangsang wanita » obat pembesar penis » obat peninggi badan » obat pembesar penis » prediksi bola » agen bola terpercaya » agen tangkas
kpu jakarta pusat
DEMOKRASI 2014

 

 

 

 

 

PANCASILA & PRAKTEK DEMOKRASI

Sebagai Negara yang menganut faham demokrasi, Indonesia wajib melaksanakan Pemilu sebagai
salah satu proses sirkulasi kepemimpinan nasional dan memilih perwakilan-perwakilan rakyat di parlemen
dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dilaluinya, karena Pemilu adalah salah satu
syarat

yang harus dipenuhi oleh Negara yang memilih faham Demokrasi. Namun, pada prosesnya dalam

Pemilu masyarakat tidak jarang dipertontonkan perilaku politisi yang kurang baik. saling menyerang dan saling

menjatuhkan diantara kontestan Pemilu, bahkan pada beberapa bagian dianggap sudah melampaui batas dan menabrak

norma dan etika masyarakat termasuk aturan-aturan KPU. misal alat peraga
caleg dan Parpol tidak boleh dipasang  di tempat/fasilitas umum seperti pohon dan tiang listrik.
pada saat kampanye terbuka serangan terhadap Parpol tertentu dan capres tertentu sudah marak dilakukan.
media yang digunakan juga beragam, baik saat orasi dikampanye terbuka, selebaran gelap, media social,
video broadcast dan lainnya.
Menurut fihak-fihak tertentu apa yang terjadi hari-hari ini adalah konsekuensi atau harga yang harus dibayar oleh
Negara karena menganut faham DEMOKRASI yang menjamin kebebasan berbicara dan kesetaraan dimata hukum.
Tidak salah memang, tapi mari kita telaah dengan sedikit lebih jernih. Sejauh Pengetahuan Penulis
sampai saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia masih menetapkan Pancasila sebagai ideologi Negara.
Pada konteks itu, seharusnya dalam proses berbangsa dan bernegara semua perilaku, tindak tanduk, sikap semua
stake holder bangsa ini tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila, termasuk didalamnya dalam hal berdemokrasi.
dengan kata lain seharusnya praktik demokrasi di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai cermin.
Pertanyaan yang bisa dikemukakan adalah : "Apakah demokrasi yang sedang berlangsung ini sudah sesuai dengan
Ideologi kita?  Apakah demokrasi yang berkembang sekarang adalah demokrasi yang bermartabat?
Apakah demokrasi yang sedang hingar bingar ini adalah demokrasi santun? rasanya kok tidak, dengan alasan kemerdekaan
berfikir dan kebebasan berpendapat kita sering dipertunjukkan perilaku elite politik yang menyerang lawannya dengan tidak
memperhatikan hak azasi manusia. Demokrasi bermartabat adalah demokrasi yang didalamnya diberikan ruang kebebasan
berpendapat yang bertanggung jawab. bukan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan nilai, norma, dan aturan
hukum yang berlaku di masyarakat.
4 (empat) pilar demokrasi yaitu:
1) Eksekutif;
2) Legislatif;
3) Yudikatif; dan
4) Pers.

Mari kita lihat siapa diantara mereka yang telah benar-benar menjadi Pilar Demokrasi di Negeri ini,
dan mari kita lihat apakah produk yang mereka buat sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang
sesuai

dengan ideologi bangsa kita. Pertanyaan yang harus sama-sama dijawab adalah Apakah Praktek berdemokrasi

kita sudah sesuai dengan apa yang pernah disebut sebagai Demokrasi Pancasila?? Apakah Pancasila sebagia

ideologi merupakan jawaban FINAL dari semua persoalandan praktek demokrasi kita?

Demikian sekelumit tentang PANCASILA dan PRAKTEK DEMOKRASI
disampaikan, terima kasih. akhir kata jangan lupa kita mencoblos pilihan kita di hari Rabu, 9 April 2014
Nasib Bangsa ditentukan dari pilihan rekan-rekan semua.


wassalam,

ARIF BAWONO, ST


 
RAKOR EVALUASI KPU JP

Jakarta,kpud-jakartapusatkota.go.id
Anggota & Sekretariat KPU Kota Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2014 mengadakan RAKOR EVALUASI
dengan PPK, PPS, Operator Tungra (Penghitungan Suara), dihadiri pula Bapak Wakil Walikota
Jakarta Pusat (Rustam Effendi) serta hadir pula Bapak Sumarno (Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta).
Evaluasi membahas beberapa tahapan PEMILU 2014 yang sudah dilakukan dari mulai pembahasan
Pemilih, penghitungan suara, logistik, dan kampanye. untuk masalah penerimaan A5 kedalam ditegaskan
oleh Ketua KPU JP (Arif Bawono,ST) sudah ditutup tanggal 30 Maret 2014 pukul 00.00 WIB,
Penghitungan Suara KPU Jakarta pusat sudah siap dengan Quick/Realcountnya menggunakan SMS center.
sebagai pembanding hasil suara juga nanti akan dibuka email khusus ke KPU Kota Jakarta Pusat dari PPS.

 
Sosialisasi Pemilu KPU Jakarta Pusat : "GAK NYOBLOS GAK KEREEEN!!!"

KPU-JP mengadakan sosialisasi via i-radio yg ditemani bang Indro WARKOP membahas tentang kesiapan

KPU-JP untuk menyelenggarakan PEMILU 2014 tanggal 09/04/2014.


"GAK NYOBLOS GAK KEREEEN"

 
Aturan Kampanye

Dalam Undang-Undang 8 tahun 2012 pasal 86 tentang 'Larangan Kampanye', diatur tegas hal-hal yang dilarang. Yaitu:

  1. Mempersoalkan dasar negara pancasila, UUD, dan bentuk NKRI
  2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
  3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu lain.
  4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
  5. Mengganggu ketertiban umum
  6. Mengancam melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang/sekelompok  masyarakat dan atau peserta pemilu lain.
  7. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu lain
  8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan.
  9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atribut selain dari peserta pemilu bersangkutan
  10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye.
 
PEMILUKADA

 

 

Who's Online

Kami memiliki 4 Tamu online
linklain

ma

dki

depdagri

kpugoid


Piano Teacher Singapore | Corporate Gifts Singapore | Seo Services | Meeting room for rent | How to lose thigh fat | Tuition Agency Singapore